Penghentian pengiriman sementara atau moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia yang berlangsung sejak pertengahan 2009 silam, mulai memunculkan problem. Asosiasi Agen Pembantu Rumah Tangga Asing Malaysia melaporkan krisis akibat moratorium TKI sektor informal mulai menganggu kehidupan sosial keluarga di negara itu.
Ribuan warga Malaysia mulai merasakan peran krusial PLRT asing dan meminta sedikitnya tujuh ribu lowongan kerja. Namun, karena selama ini PLRT asing disuplai dari Indonesia maka permintaan itu tidak bisa dipenuhi.
"Pemerintah RI tetap pada komitmen tidak akan membuka keran pengiriman jika belum ada langkah maju pada perundingan MoU pengiriman TKI ke Malaysia,” Ujar Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Roostiawati di Jakarta, Jumat, 14 Januari.
Ketegasan itu diambil dengan mempertimbangkan sejumlah klausul permintaan pemerintah RI yang belum dipenuhi oleh Malaysia. Pemerintah negara tetangga itu belum memuluskan hal-hal vital yang diinginkan Indonesia dalam nota kesepahaman antara lain kebijakan agar paspor dipegang TKI, memberikan libur satu hari dalam sepekan dan tentang standar gaji yang sesuai dengan harga pasar.
"Perundingan ini maju mundur, karena itu saya belum bisa mengomentari progressnya karena sampai sekarang belum ada keputusan final," ujar dia.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengamini hal tersebut. Menurut dia, pemerintah berkomitmen untuk tidak terlalu tergantung dengan nota kesepahaman pengiriman TKI ke Malaysia. Karena itu, pihaknya berkoodinasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terus merancang rencana cadangan untuk menekan pengiriman TKI ke Malaysia.
"Misalnya dengan mencari negara tujuan alternatif lain dan meningkatkan kelas pengiriman TKI ke sektor formal dan tidak melulu di sektor informal," ujar menteri Muhaimin.
Ia kini juga sedang intensif mengembangkan pelatihan kewirausahaan di 38 kabupaten/kota kantong-kantong utama TKI dari total 159 kabupaten/kota kantong TKI. Kemenakertrans terus memberdayaan ekonomi mereka dengan program pelatihan kewirausahaan bagi calon TKI, mantan TKI dan keluarga TKI yang berada di daerah-daerah kantong pengiriman.
"Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah agar meraka tidak berniat lagi bekerja ke luar negeri karena telah menemukan lapangan pekerjaan yang baru yaitu melakukan wirausaha mandiri," jelas Muhaimin
Data Kemenakertans menyebutkan, per Juli 2010 tercatat Jawa Barat merupakan daerah kantong TKI terbesar di Indonesia dengan Cirebon di peringkat pertama yang mengirimkan 129,717 orang TKI. Selanjutnya disusul Indramayu, 95,581 orang, Subang 95,180 orang, dan Cianjur 89,182 orang.
Ada juga Lombok Tengah NTB mengirimkan 62,512 orang, Lombok Barat NTB 59,751 orang Sukabumi, Jawa Barat 55,207 orang, Ponorogo Jawa Timur 47,717 orang Lombok Timur NTB 46,962 orang dan Malang, Jawa Timur 39,610 orang.
Secara terpisah, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan fasilitas pelayanan bagi TKI juga ditingkatkan. Dia menyebutkan 40 sarana kesehatan calon TKI sedang dievaluasi ulang oleh Kementerian Kesehatan (Kemnkes).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar